Surat Terbuka Untuk Dosen2 Fakultas Ekonomi se-Indonesia

Dengan hormat,

 Salam teriring doa semoga dalam menjalankan tugas Bapak/Ibu senantiasa mendapat limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT.

Bapak/Ibu Yth, sungguhpun ekonomi kerakyatan telah lama menjadi amanat konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), namun keterapannya saat ini kiranya masih jauh dari yang diharapkan. Liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor ekonomi strategis justru kian mengukuhkan ketimpangan struktur ekonomi Indonesia. Bukan saja karena segelintir elit pemilik korporasi yang kini menguasai mayoritas aset dan kue produksi nasional, tetapi juga karena mereka sebagian besar berasal dari luar negeri.

Oleh karenanya, dalam rangka menyebarluaskan dan mewujudkan pemikiran, konsep, dan praktek ekonomi kerakyatan sesuai amanat konstitusi, maka Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Sentra Ekonomi Kerakyatan (Sekra), dan Mubyarto Institute merekomendasikan inisasi mata kuliah Ekonomi Kerakyatan di kurikulum Fakultas-Fakultas Ekonomi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

 Sehubungan itu, kami mengajak Fakultas Ekonomi di perguruan tinggi Bapak/Ibu untuk turut serta dalam mengemban amanah dan misi ekonomi konsitusi ini. Adapun gambaran silabus, materi ajar, dan referensi (buku ajar) ekonomi kerakyatan seperti yang telah diajarkan secara formal di Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta selama 1 tahun terakhir, kami lampirkan. Di samping itu. kami secara sukarela akan berusaha mendukung persiapan dan perwujudan program inisiasi ini di perguruan tinggi Bapak/Ibu.

Demikian rekomendasi dan ajakan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Hormat kami,

Ketua Bidang Diklat Mubyarto Institute

Awan Santosa, S.E, M.Sc

Ekonomi Kerakyatan Jauh dari Harapan

Suara Merdeka

Yogyakarta, CyberNews. Sistem ekonomi kerakyatan telah menjadi amanat konstitusi. Kendati begitu penerapannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Justru sebaliknya, liberalisasi dan privatisasi sektor ekonomi strategis, semakin mendominasi ekonomi Indonesia.

“‘Mayoritas aset dan pengelolaan produksi nasional dipegang dan dikelola pemodal asing,” kata peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Awan Santosa, SE MSc, dalam seminar launching buku ekonomi kerakyatan, di kantor PSEK kompleks Bulaksumur Yogyakarta.

Dikatakan, saat ini kurang lebih 67 persen saham perusahaan di BEI, dan 50 persen bank umum serta 85,4 persen ladang migas sudah dikuasai pemodal luar negeri. Belum lagi pemodal itu juga mendominasi perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, aneka tambang dan berbagai sektor strategis lainnya.

“Dari amanat konstitusi, seharusnya produksi dilakukan bersama dan untuk kepentingan bersama. Namun bukan koperasi dan serikat ekonomi yang berkembang, tetapi justru para pemilik korporasi,” ujarnya.

Menurut dia, tidak berkembangnya ekonomi kerakyatan disebabkan belum adanya model pengukuran sebagai indikator untuk menentukan berhasil dan tidaknya praktik ekonomi kerakyatan.

Dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal, yang memiliki ukuran-ukuran sebagai indikator, seperti adanya indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks keterbukaan ekonomi dan bisnis dan sebagainya.

Dia menilai, para penggiat dan peneliti ekonomi kerakyatan sudah seharusnya masuk ke wilayah terapan dan tidak lagi berwacana.

( Bambang Unjianto / CN16 )

Pikiran Rakyat

INVESTOR ASING MAKIN DOMINAN

 Minggu, 14 Maret 2010 , 15:23:00

YOGYAKARTA,(PRLM).- Kepemilikan investor asing di berbagai sektor publik makin dominan. Ladang minyak dan gas sebanyak 85,4% dimiliki oleh investor asing.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Awan Santosa, SE., M.Sc menyatakan investor asing juga mendominasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 67%, dan Bank Umum Nasional (BUN) sebanyak 50%. Kepemilikan yang mayoritas juga mulai memasuki sektor ekonomi strategis di perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, aneka tambang dan berbagai sektor strategis lainnya.

Dia menegaskan perkembangan tersebut sebagai konsekuensi kebijakan liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor ekonomi strategis. Saat diskusi buku di Yogyakarta, Minggu (14/3), dia menyatakan liberalisasi dan privatisasi sektor ekonomi strategis telah menggeser ekonomi koperasi yang dicita-citakan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Koperasi bahkan tidak ada tempatnya lagi dalam sistem ekonomi strategis.
Menurut dia perkembangan tersebut tidak bisa disalahkan karena ekonomi rakyat yang digadang-gadang  belum memiliki standar yang bisa menentukan selama ini system ini berhasil atau gagal. Berbeda dengan ekonomi liberal, yang memiliki indikator umum seperti inflasi, indek pertumbuhan ekonomi, dll. (A-84/A-120)***

Ekonomi Kerakyatan Belum Punya Teori dan Model Pengukuran

Humas UGM

Submitted by gusti on Fri, 03/12/2010 – 09:30.

 Sistem ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) telah lama menjadi amanat konstitusi. Kendati begitu penerapannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Yang terjadi sebaliknya, liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor ekonomi strategis semakin mendominasi struktur ekonomi Indonesia. “Mayoritas aset dan pengelolaan produksi nasional dipegang dan dikelola pemodal asing,” kata peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Awan Santosa, SE., M.Sc., Jumat (12/3) dalam seminar launching buku ekonomi kerakyatan.
Saat ini kurang lebih 67 persen saham perusahaan di BEI, dan 50 persen Bank Umum dan 85,4 persen ladang migas sudah dikuasai pemodal luar negeri. Belum lagi pemodal ini juga mendominasi perkebunan, ritekl, telekomunikasi, air minum, aneka tambang dan berbagai sektor strategis lainnya. “Dari amanat konstitusi, seharusnya produksi dilakukan bersama dan untuk kepentingan bersama. Namun bukan koperasi dan serikat ekonomi yang berkembang. Justru para pemilik korporasi,” imbuhnya.
Menurut Awan, tidak berkembangnya ekonomi kerakyatan disebabkan belum adanya model pengukuran sebagai indikator untuk menentukan berhasil dan tidaknya praktik ekonomi kerakyatan. “Jangankan model ukuran, sekedar teori saja kita belum punya. Selama ini hanya lebih ke wacana,” paparnya.
Dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal, yang memiliki ukuran-ukuran sebagai indikator seperti adanya indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks keterbukaan ekonomi dan bisnis dan sebagainya.
Awan menilai, para penggiat dan peneliti ekonomi kerakyatan sudah seharusnya masuk ke wilayah terapan dan tidak lagi berwacana. “Kita seharusnya menemukan teori baru. Apa variabel ekonomi kerakyatan. Kita harus memiliki ukuran berbeda dari ekonomi neoliberal yang berlaku selama ini,” katanya.
Dalam kesempatan seminar tersebut, PSEK juga menghadirkan penulis buku Stepanie Barral  dari School for High Studies of Social Sciences, Paris. Seminar ini juga ditandai peluncurkan buku ‘Ekonomi Kerakyatan: Urgensi, Konsep dan Aplikasi’. Buku ini berisi berbagai konsep ekonomi kerakyatan dengan model pengukuran melalui Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI). IDEI merupakan indeks komposit yang terdiri 3 dimensi utama, demokrasi produksi, demokrasi alokasi dan konsumsi, dan demokrasi penguasaan faktor produksi. “Secara keseluruhan ada 21 variabel yang bisa sebagai alat ukur penerapan ekonomi kerakyatan,” tandas Awan selaku penulis buku. (Humas UGM/Gusti Grehenson)