Maklumat Pembentukan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia
I. PENDAHULUAN
Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, baik yang dilakukan melalui perjuangan politik dan militer, secara substansial bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penghisapan ekonomi yang dilakukan oleh pihak kolonial. Hal tersebut ditopang oleh fakta historis bahwa yang pertama kali menjajah Indonesia adalah sebuah serikat dagang bangsa Belanda yang bernama Vereniging Overseas Company (VOC). Karena tujuan utama perjuangan kemerdekaan adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penghisapan ekonomi yang dilakukan oleh pihak kolonial, maka salah satu agenda besar yang diusung para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan koreksi total terhadap struktur ekonomi politik kolonial yang diwarisi negeri ini dari pemerintah Hindia Belanda. Secara ekonomi, Indonesia merdeka harus berusaha mengolah sendiri bahan-bahan mentah yang dihasilkannya, mengurangi ketergantungan terhadap impor barang-barang jadi, dan sedapat mungkin membiayai penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut dengan kekuatan modal sendiri. Secara sosial, sebagai koreksi terhadap struktur ekonomi kolonial, ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai oleh bangkitnya rakyat banyak sebagai tuan di negeri mereka sendiri. Tekad para pendiri bangsa untuk melakukan koreksi struktural itulah sesungguhnya yang tercermin dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi politik bangsa harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari sebuah perekonomian yang berwatak kolonial menjadi sebuah perekonomian nasional. Yang dimaksud dengan ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air. Karena itu penyelenggaraan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi merupakan jalan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Sebagai ungkapan lain dari demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan tidak dapat disamakan dengan ekonomi rakyat atau ekonomi pro-rakyat. Sebagai ungkapan lain dari demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. Namun demikian, karena penyelenggaraan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi harus dilakukan secara demokratis pula, secara tidak langsung hal itu mengungkapkan pandangan dialektik para pendiri bangsa mengenai hubungan antara transformasi politik dengan transformasi ekonomi. Secara politik, penjajahan harus segera dihentikan, tetapi secara ekonomi, transformasi ekonomi Indonesia dari sebuah perekonomian yang bercorak kolonial menjadi sebuah perekonomian nasional yang mandiri dan berdaulat harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perangkat hukum yang ada. Adalah tugas setiap pemerintahan di Indonesia untuk secara bertahap memperbaharui perangkat hukum yang mendasari penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Dalam pandangan ekonomi kerakyatan, demokrasi politik saja tidak mencukupi bagi rakyat banyak untuk dapat mengendalikan jalannya roda perekonomian. Sebab, sebagaimana dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, persaingan politik tidak mungkin dapat dipisahkan dari keperkasaan kapital. Dengan demikian, walau pun suatu masyarakat berusaha mengembangkan sistem politik yang secara prosedural tergolong demokratis, tetapi jaringan kekuatan kapital akan tetap berusaha untuk melakukan segala upaya untuk mempengaruhi pilihan-pilihan politik masyarakat. Melalui kekuatan kapital yang mereka miliki, demokrasi pun cenderung mereka telikung untuk melestarikan posisi dominan kaum kapitalis di tengah-tengah masyarakat. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang bermakna, yaitu demokrasi yang benar-benar melibatkan adanya ruang kesempatan bagi rakyat untuk turut mengelola urusan-urusan individual dan kolektif mereka. Arah perjalanan bangsa Indonesia setelah 64 tahun dirasakan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi. Model pembangunan ekonomi politik neoliberal yang tengah dijalankan tidak dimaksudkan untuk mengkoreksi struktur ekonomi warisan kolonial tetapi justeru mempertahankannya. Sistem ini telah berkontribusi besar dalam menciptakan berbagai krisis yang dialami bangsa ini. Pertama, krisis keadilan; di mana jurang ketimpangan yang makin melebar, baik berdimensi struktural, sektoral, maupun kewilayahan. Pelaku ekonomi rakyat (UMKM) Indonesia yang pada tahun 2006 berjumlah 48,9 juta (99,9%) hanya menikmati 37,6% ”kue produksi nasional”, sedangkan minoritas pelaku usaha besar (0,1%) justru menikmati 46,7%-nya pada tahun yang sama. Hasil produksi yang dinikmati usaha besar (korporasi) ini naik 3,6% dibanding tahun 2003 yang sebesar 43,1%. Kesenjangan sosial semakin meningkat sebagaimana tecermin dalam data yang dikemukakan majalah Forbes (2007), terdapat 40 orang terkaya di Indonesia yang jumlah kekayaannya setara dengan 51,8 persen dari total penerimaan negara dalam APBN. Di sisi lain, terdapat 37 juta orang dengan pendapatan (hanya) di bawah 166 ribu rupiah per bulan. Kedua, krisis kesejahteraan; di mana telah terjadi kemerosotan kesejahteraan rakyat, kehancuran lingkungan, dan degradasi moral (nilai sosial). Menurut BPS (2009), sejumlah 32,5 juta orang masih berada para level kemiskinan ektrem. Nasib kaum tani Indonesia – sebagai mayoritas penduduk negeri – tidak banyak berubah, masih miskin dan terus dipinggirkan. Sekarang ini, mayoritas petani padi dalam kondisi amat miskin dengan pendapatan hanya Rp 1,527 juta/kapita/tahun (Rp 4.365/hari). Yang mengakibatkan sumbangan usahatani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga merosot: dari 36,2% pada 1980-an tinggal 13,6% (Patanas, 2000). Di tilik dari kondisi rata-rata kepemilikan lahan, rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun menyewa, meningkat dari 10,8 juta keluarga tahun 1993 menjadi 13,7 juta keluarga tahun 2003 dan diperkirakan menjadi 15,6 juta di tahun 2008 (2,6 % per tahun). Degradasi kesejahteraan juga menimpa kaum buruh yang semakin terhimpit dalam kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Penyusunan regulasi perburuhan yang liberal menyebabkan minimnya perlindungan terhadap kaum buruh dari ancaman pemecatan, upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Kesejahteraan buruh yang menurun seiring dengan upah yang sangat rendah, hanya berkisar 5% sampai 6% dari biaya produksi. Angka pengangguran yang masih tinggi juga disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor industri nasional akibat kebijakan liberalisasi. Kehancuran lingkungan hidup yang memakan korban jiwa terus berlangsung akibat over-eksploitasi, terindikasikan dengan berbagai bencana ekologi (seperti banjir, tanah longsor, tangkap lebih sumber daya perikanan dan kebakaran hutan), pencemaran air, sungai, dan udara. Ketiga, krisis kedaulatan; ditandai dengan makin dominannya modal internasional di berbagai sektor ekonomi strategis. Kuatnya arus de-nasionalisasi ekonomi selama ini telah membentuk kembali susunan ekonomi Indonesia di bawah dominasi pemodal internasional yang kini menguasai 85,4% konsesi pertambangan migas, 70% kepemilikan saham di Bursa Efek Jakarta, dan lebih dari separuh (50%) kepemilikan perbankan di Indonesia (Forum Rektor Indonesia, 2007). Model pembangunan ekonomi politik saat ini juga telah menjerumuskan Indonesia dalam ketergantungan terhadap utang. Kondisi perekonomian Indonesia yang terperosok ke dalam jebakan utang itulah yang dimanfaatkan oleh jaringan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral seperti ADB, Bank Dunia, IMF, dan WTO, yang merupakan alat pihak kolonial untuk memaksakan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi politik neoliberal kepada Indonesia. Keempat, dan ini kiranya yang menjadi simpul krisis, adalah krisis ideologi yang meluas menjadi krisis ekonomi politik ketika berbagai kebijakan yang menjauh dari cita-cita konstitusional. Kebijakan yang ditempuh setiap rezim pemerintahan selalu condong pada jalan Konsensus Washington (neoliberalisme), yaitu penerapan deregulasi, liberalisasi, privatisasi, dan penghapusan subsidi. Dengan melacak akar berbagai krisis yang tengah dialami bangsa Indonesia saat ini, maka jalan baru ekonomi politik adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Jalan baru ini harus dapat memutus mata rantai (siklus) ekonomi neokolonial (neoliberal) yang saat ini sedang dipraktekan di Indonesia. Jalan baru ini perlu ditempuh melalui banting stir paradigma dari kebijakan ekonomi neoliberal yang telah gagal ke kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak, komunitas-komunitas yang belum beruntung, dan yang terkendala untuk menikmati hak-haknya oleh sebab-sebab yang mensejarah. Sebagai pedoman adalah cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa sejak 64 tahun yang lalu dan kita sia-siakan hingga hari ini. Untuk realisasi agenda dan tujuan tersebut diatas maka kami memandang perlunya membentuk sebuah organisasi yang akan menghimpun para pemikir dan pegiat ekonomi-politik yang memiliki keprihatinan dan perjuangan yang sama di seluruh Indonesia.
II. NAMA LEMBAGA
ASOSIASI yang menghimpun orang-orang yang memiliki komitmen yang terang bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan keamanan kolektif adalah wadah yang tepat bagi kegiatan intelektual, pendidikan, dan untuk menemukan dan menyebarkan model-model yang menempatkan ekonomi dan politik sebagai jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam proklamasi dan konstitusi negara. Asosiasi yang dibentuk bernama Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), adalah organisasi intelektual multidisiplin. Keanggotaan lembaga ini adalah individu yang secara sukarela mendaftarkan diri atau diminta keikutsertaannya sebagai anggota.
III. VISI
Menjadi komunitas cendekiawan yang memperjuangkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan keadilan dalam struktur ekonomi politik dengan mengacu kepada cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi 1945. IV. MISI 1) Menghimpun para cendikiawan dari beragam latar belakang disiplin keilmuan yang memiliki komitmen terhadap cita-cita proklamasi dan konstitusi. 2) Menyebarluaskan pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan yang mengembalikan arah pembangunan ekonomi politik nasional agar searah dengan cita-cita proklamasi dan konstitusi. 3) Terlibat secara langsung dalam upaya-upaya transformasi ekonomi politik dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang telah termaktub dalam konstitusi. V. TUJUAN 1) Menjalankan cita-cita proklamasi dan amanah konstitusi negara Republik Indonesia 2) Mempersenjatai kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum miskin kota, dan para pelaku ekonomi rakyat pada umumnya, dengan kapital yang cukup, baik secara spiritual, material, institusional, maupun intelektual. Dalam upaya tersebut yang ditekankan adalah usaha-usaha konkrit, adil dan berkesinambungan dari semua elemen yang bekerja dan yang berjuang untuk sampai kepada tujuan yang dimaksud. 3) Memperjuangkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya komunitas-komunitas di berbagai tingkat; lokal, nasional dan global. Perjuangan untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dilakukan dengan usaha-usaha nyata, antara lain dengan berfikir dan berusaha, serta terlibat ke dalam barisan perjuangan yang berusaha menjamin penyediaan peluang kerja dan penghidupan yang layak, penyelenggarakan pendidikan yang murah dan bermutu, serta penyelenggaraan sistem kesehatan yang terjangkau bagi seluruh anggota masyarakat.
VI. PROGRAM DAN RENCANA AKSI
Program asosiasi dapat dibedakan atas program pokok, rutin dan aksidental untuk merespon situasi-situasi sosial ekonomi dan politik tertentu di tingkat nasional dan internasional. Program pokok menemukan dan merumuskan model-model ekonomi politik yang bermuara kepada perbaikan kualitas hidup rakyat dan menyebarluaskan ke masyarakat, baik nasional maupun internasional. Program rutin di antaranya adalah diskusi berkala, pelatihan dan kursus-kursus, penerbitan publikasi ilmiah, kongres, dan pemberian masukan-masukan kebijakan bagi pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Program aksidental dapat berupa pernyataan sikap menyangkut suatu isu di tingkat nasional maupun internasional serta penyelenggaraan forum-forum ilmiah yang kontekstual dengan dinamika di tingkat nasional maupun internasional.
MUBES HIMMEP UGM REKOMENDASIKAN : Pemerintah Agar Tetap Waspadai Liberalisme
MUBES HIMMEP UGM REKOMENDASIKAN : Pemerintah Agar Tetap Waspadai Liberalisme
14/04/2008 08:59:42 YOGYA (KR) – Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan (Mubes Himmep) UGM, merekomendasikan kepada pemerintah agar visi kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 harus terus diperjuangkan. Selain itu perlunya semua pihak mewaspadai secara kritis perkembangan kapitalisme di Indonesia. “Secara khusus pentingnya mewujudkan kemandirian ekonomi, berarti pemerintah harus berani menjaga kepentingan nasional ketika berhadapan dengan keuangan internasional,” ujar Ketua Himmep UGM Eko Suwanto ST MSi di sela-sela Mubes di Kampus Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) UGM, Jumat (11/4) petang dan terpilih sebagai Ketua Himmep UGM periode 2008-2009 Munawar SPi. more »
KR : Pembangunan PSK, Tak Perlu Utang Bank Dunia
30/01/2008 05:36:17 YOGYA (KR) – Tidak selayaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta utang Bank Dunia sebesar Rp 26 miliar untuk pembangunan Pusat Seni dan Kerajinan (PSK) di bekas terminal Umbulharjo. Utang itu akan menambah beban karena harus membayar bunga sebesar 10 persen pertahun selama 20 tahun, padahal dengan dana yang ada Pemkot Yogya masih bisa membiayai sendiri rencana tersebut.
Demikian yang terungkap dalam diskusi ‘Kenapa Kita Harus Menolak Utang?’ yang digelar di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM Bulaksumur, Selasa (29/1). Diskusi mengundang nara sumber mahasiswa S-2 Hubungan Internasional (HI) Fisipol UGM Galuh Candra Patria dan dosen Prodi EP Universitas Wangsamanggala juga peneliti pada Pustek UGM Awan Santosa SE.
Sementara itu DPRD Kota Yogya menyetujui pencabutan persetujuan pinjaman Bank Dunia untuk pembangunan PSK di bekas terminal Umbulharjo. Dewan menilai keuangan daerah mampu untuk membiayai pembangunan PSK yang ditargetkan 2 tahun ini. Karena itu, skema pembiayaan PSK ditetapkan dengan APBD.
Ketua DPRD Kota Yogya, Arif Noor Hartanto SIP, usai rapat paripurna, di Gedung DPRD Kota kemarin mengungkapkan, dengan menggunakan dasar analisis keuangan dewan menilai kondisi keuangan daerah mampu untuk membiayai pembangunan PSK.
Pemkot bisa membiayai rencana pembangunan pasar seni tersebut karena setiap tahun realisasi APBD Kota Yogyakarta mengalami surplus seperti halnya tahun 2005 dan 2006 sisa anggaran masing-masing Rp 76,98 miliar dan Rp 90,71 miliar. Penyertaan modal Pemkot Yogyakarta di Bank BPD DIY sebesar Rp 21,74 miliar atau 21,9 persen. Setiap tahun hanya di perencanaan saja APBD dibuat defisit, padahal selalu surplus. (Asp/R-3)-f
Kompas : HUT Koperasi ke 61
HUT Koperasi ke 61; Bupati : KOPERASI JANGAN ALERGI DENGAN FASILITAS DARI PEMERINTAH
10-07-2008, Oleh : Kantor Humas. Koperasi hendaknya jangan merasa alergi dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, karena fasilitas yang disediakan pemerintah semata-mata hanya untuk memajukan koperasi dan kesejahteraan anggotanya. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, sebagai key note speaker dalam Lokakarya “Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Bukan Sebagai Kebijakan Makro” di Gedung Kaca, Selasa (8/7). more »
Suara Pembaharuan : Divestasi 3 BUMN Dipercepat, BUMN Wajib Publikasikan Laporan Keuangan
SP/Ruht Semiono. Privatisasi jangan menjadi alat menutup defisit anggaran melainkan sebagai alat penguatan modal dan restrukturisasi BUMN. (Anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo)
[JAKARTA] Menteri Negara BUMN yang baru Sofyan Djalil akan memprioritaskan divestasi tiga BUMN, yakni PT BNI, PT Jasa Marga, dan PT Wijaya Karya. “BNI, Jasa Marga, lalu apa saja yang sudah komitmen dengan DPR, yang sekarang masih tertunda, akan saya prioritaskan,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela BUMN Executive Club Breakfast Meeting, di Jakarta, Rabu (9/5) pagi. more »
